DATA PTK-PNF PROVINSI JAMBI

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal (PTK-PNF) adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang membantu proses pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

PTK-PNF di Provinsi Jambi telah tersebar di 11 Kabupaten/Kota dengan beberapa kelompok tugas, sebagai berikut :

• Penilik
• Pendidik PAUD
• Pamong Belajar
• Pengelola PKBM
• Tutor Paket A, B, atau C
• TLD (Tenaga Lapangan Dikmas)
• Instruktur Kursus

Jumlah PTK-PNF sampai saat ini secara pasti sulit untuk diperoleh, hal ini disebabkan antara lain :

• PTK-PNF yang pada umumnya bukan PNS dengan relatif tidak stabil kepegawaiannya, memungkinkan setelah terdata kemudian berhenti atau tidak aktif pada periode tertentu.
• PTK-PNF pada umumnya juga berstatus sebagai Pendidik atau sebagai Tendik Formal maupun pengawas sehingga mereka bertugas rangkap, namun setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata PTK-PNF tersebut ada juga yang sudah terdata hanya saja pada pendataan PTK Formal mereka ada yang tidak mengisi sebagai PTK-PNF.

Jika dilihat dari data yang ada sesungguhnya LPMP Provinsi Jambi telah melakukan pendataan PTK-PNF melalui SIM NUPTK namun belum optimal, nah diharapkan diakhir tahun 2009 ini akan dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini telah mulai dilakukan kembali pengerjaannya melalui koordinasi dengan beberapa instansi terkait untuk hal tersebut.

Sebagai data awal yang sudah dilakukan oleh LPMP Provinsi Jambi hingga kini telah terpetakan data PTK PNF berjumlah 434 orang, sebagaimana tabel berikut :

Dari data terlihat ada beberapa kabupaten yang datanya belum terentri, namun hal ini akan segera dilakukan secara bersama seluruh kabupaten, dengan catatan data tersebut telah terkumpul di kabupaten atau BPPLS hal ini untuk memudahkan proses pendataannya.

Semoga dengan pelaksanaan pendataan PTK-PNF ini akan dapat membantu penyelesaian data PTK-PNF serta dapat memberikan sumbangan informasi bagi pembuat kebijakan terutama yang berkaitan dengan PNF.

==== Usul saran serta koreksi dari pembaca sangat kami harapkan ====

Terima kasih.

DATA PENGAWAS SEKOLAH PROVINSI JAMBI

LPMP Provinsi Jambi, sesuai dengan Permendiknas nomor 7 tahun 2007 salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan” pengembangan dan pengelolaan system informasi mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat".

Dalam upaya merealisasikan tugas dan fungsi tersebut, LPMP Provinsi Jambi melakukan pendataan sekolah, dan pendataan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yaitu : Guru/Pendidik, Pengawas Sekolah, Tendik Formal, dan PTK-PNF dengan menggunakan SIM NUPTK.

Hasil akhir pendataan yang dilakukan sampai dengan bulan Desember 2008 khususnya data Pengawas Sekolah sudah terentri 96% dari jumlah Pengawas Sekolah yang ada (602 orang) namun hal ini akan tetap menjadi tugas LPMP Provinsi Jambi yang akan tetap terus diselesaikan hingga akhir 2009 dengan tujuan untuk mencapai 100% serta menjamin validitas data berkelanjutan. Tentunya tergantung kepada masuknya instrumen NUPTK dari pengawas yang ada serta melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Para Pengawas Sekolah yang telah terdata dengan jumlah sementara 573 tersebar di 11 (sebelas) kabupaten/kota dan tugas mereka adalah melakukan pembinaan pada jenjang pendidikan sesuai dengan SK tugas kepengawasannya masing-masing.

Hasil pendataan per Oktober 2008 data Pengawas Sekolah berjumlah 573 orang, hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel berikut.

Sementara hasil pendataan sampai dengan akhir September 2009 telah terdata 602 orang sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Dari kedua tabel data yang telah dipaparkan jelas terlihat terjadi progres penyelesaian data NUPTK khususnya pengawas, namun pertanyaannya apakah data per tahun 2009 tersebut sudah tuntas betul artinya seluruh pengawas sudah terdata semua ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut kami memerlukan masukan dari pembaca terutama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk memberikan masukan apakah data tersebut baik secara jumlah maupun komposisinya sudah betul-betul valid sesuai dengan yang sesungguhnya.